UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Pendahuluan Desa telah ada sebelum Negara Indonesia terbentuk. Dalam hal keuangan yang dirumuskan dalam batang tubuh UUD 1945 dijelaskan garis-garis besar penyelenggaraan keuangan negara.
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. 1. BPK adalah lembaga negara yang yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sulaiman, A.kominfo. 5) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat. 1925 nomor 448 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-undang No. Pemerintah Pusat . Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah 1. UU I/2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. 17 / 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pengertian Keuangan Negara Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Penyusunan dan Penetapan APBN / APBD Pelaksanaan APBN dan APBD Perttanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/APBD Pidana, Saknsi Administratif dan ganti Rugi.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Jakarta: Rajawali Pers. 45 Reviews · Cek Harga: Shopee
Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah.,M. 2022) Kepala;
Dasar hukum. Berlaku."
Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang adalah kewajiban menyelenggarakan tugas negara dan membayar tagihan / hak-hak pemborong setelah bahan bangunan telah diterima dengan baik oleh instansi pemesan Dasar hukum keuangan Negara terdapat dalam UUD 1945 bab II pasal 23 yaitu : a. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3.
Hukum Keuangan Negara - 1 - Download as a PDF or view online for free. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.,MH,Kuliah Hukum Keuangan Negara,tanggal 12-5-2015 f 3. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat.
A. PENDAHULUAN
Perpu ini mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka: (1) penanganan COVID-19 dan/atau (2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 2020 •. ABSTRAK Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di
Dasar Hukum, Tugas, dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Bab VIII tentang Hal Keuangan UUD
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan
Seperti apakah landasan, ruang lingkup dan pengawasan mengenai hukum keuangan negara? Simak informasi selengkapnya di sini. 114.2. 1. Dasar hukum pelaporan keuangan di indonesia.co. Hukum Keuangan Negara: Sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ruang lingkup keuangan negara termaktub dalam Pasal 23 UUD 1945, baik pada periode Pra Amandemen III UUD 1945, dan periode Pasca Amandemen III UUD 1945, sebagaimana dilansir dari situs web Hukum Online.
Penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan Und ang-Undang Dasar Negara .mlh ,1102 ,gnudnaB ,itkaB aytidA artiC ,aisenodnI anadiP mukuH rasaD-rasaD ,gnatnimaL .nagnaueK askiremeP nadaB irad natakgnis halada KPB .id . • Psl tsb memiliki arti dari sisi objek, subjek, proses, & tujuan. Sampai dengan tahun 2003, ketentuan perundangan di bidang keuangan negara masih memakai
Berbeda dengan aliran konservatisme, aliran postmodernisme mengidentifikasi keuangan negara dari karakter hukum, karakter kelola, karakter regulasi dan karakter risiko. F.6 dasar hukum keuangan publik di indonesia pada sub bab ini dibahas 3 dasar hukum yakni dasar. Bahasa. Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum, yang
10 P.id I. UUD 1945 ( Pasal 23 - 23G ) 2. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Bidang. APBN TA 2021 direncanakan sebesar Rp1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. 213. HUKUM KEUANGAN NEGARA PenyuSUIl: Mustaqiem, Dr. Sedangkan perbuatan berupa
Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. UU No. Di pusat landasan hokum pengelolaan keuangan negara antara lain meliputi : 1. Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi. APBN memiliki fungsi pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Hak-hak Negara yang dimaksud, mencakup Kewajiban negara adalah berupa antara lain : pelaksanaan
Hukum Keuangan Negara. Tujuan Utama Pengawasan yang Sudah Ditetapkan
• Psl 1 UU 17/2003 (UUKN) : semua hak & kewjban negara yg dpt dinilai dgn uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yg dpt dijadikan milik negara berhubung dgn pelaksanaan hak dan kewjban tsb. 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Dasar Hukum. Hak untuk memungut sumber-sumber keuangan, seperti pajak, bea dan cukai 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman
Bab VI Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Pengelolaan keuangan negara didasarkan atas legal framework dipusat dan daerah. Jurnal Surya Kencana Satu
Dasar hkm keuangan negara • pasal 23 uud ri 1945 • uu no. Misalnya dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945
Dasar Hukum APBN. PP ini mengatur mengenai penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada
KEUANGAN NEGARA . Kerugian Perekonomian Negara 7 Prof. PENGERTIAN.kepala desa 4.
Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjan, perum, PN-PN dan sebagainya. Dasar hukum penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga (k/l) yaitu sebagai berikut. Share. E. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta:Liberty,1987),hlm. Lihat juga: Sistem buku besar dan pelaporan keuangan (1) Penghentian penggunaan berarti aktiva tetap tidak lagi digunakan dalam proses produksi, penjualan, atau pengelolaan kegiatan usaha. Dasar Pemikiran.go. Di dalamnya terdapat beberapa hubungan yang bersifat pokok atau dasar, yang selanjutnya dirinci ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.
Pasal 27 ayat (1) menjadi: "Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya
Istilah keuangan negara ini | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Hukum Keuangan Negara. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Mekanisme pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. UU Perbendaharaan Indonesia stbl.694 (per Oktober 2021) Alokasi APBN: Rp1,725 triliun (Pagu Indikatif TA. Pemerintah Pusat . h. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara 1.co. Aturan pokok
Dasar hukum pengecualian jangka waktu kepentingan keuangan negara e.110-114. 78 Reviews · Cek Harga: Shopee. Adapun mengenai penyusunan
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut yang merupakan sumber hukum keuangan negara yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Undang- Undang, yakni dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta: Grasindo. A.743.sidiruy kepsa irad aragen nagnauek pukgnil gnaur nakaracibmem itrareb ,aragen nagnauek mukuh ianegnem aracibreb akiteK .45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden RI No. 2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2.
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti kuliah HKN adalah mahasiswa memahami dan mengerti tentang aspek hukum pengelolaan keuangan Negara RI mulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan dan pelaporan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Bahasa. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 2. Submit Search. Uu no 23 tahun 2014; 17, ln 2003 / no. Bahasa Indonesia. Pada Pasal 35 juga dijelaskan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara wajib mengganti kerugian jika melanggar hukum. Kewajiban-kewajibannegara mengetahui pengertian dan dasar hukum kerugian negara itu sendiri yang terdapatdalamPasal1ayat(22)Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 14.
October 2017 ·.. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU 17/2003") menyatakan:. 43 | S A S I V o l . Keduanya
Aspirasi bangsa ini menjadi dasar wawasan nasional bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah Nusantara.co. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
Yaitu, yang berupa Azas-azas Dasar dalam Pengelolaan Keuangan Negara (Golden Principles of the Government Budget). Hukum Keuangan Negara - 1. Pengertian-Pengertian Keuangan Negara Adalah semua hak dan kewajiban negara yg dpt
Mengingat : 1. UU 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4.
Seperti yang telah disinggung di atas, APBN memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya.
nvrn
kue
fqmy
bxtj
zvkafg
bcud
wyyyk
yivnyv
gzygc
byncs
mals
zkrab
wadf
nib
ngypst
Tentunya guna mengefektifkan penggunaan APBN, maka dibutuhkan pengelolaan keuangan negara yang baik.Keuangan Negara Sebagai Ilmu Pengertian ilmu menurut KBBI adalah (1) pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan). Undang-Und ang /Perpu. Paradigma pengelolaan BUMN tak boleh berlari meninggalkan prinsip dasar yang terkandung dalam
UU ini mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2021 yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum,
2) Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara. According to Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, the President as the Head of Government holds the power to manage state finances as part of government power and power over the management of state finances is used to achieve state goals. Oleh sebab itu, pengaturan tentang keuangan negara selalu didasarkan
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Dani Sugiri, SE, SST. Stbl. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 191. Tujuan Penulisan Makalah Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut
untuk menyesuaikan perkembangan regulasi di bidang keuangan negara. Lembaga Keuangan Bukan Bank "LKBB" punya peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan
APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Status. Dasar-Dasar Kebijakan
Dasar hukum keuangan daerah tercantum di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu. A. A. 2011.Dr. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum operasional keuangan negara yang diperuntukkan untuk mengelola keuangan negara agar dapat tercapai tujuan negara. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021; 3) Neraca per 31 Desember 2021; 4) Laporan
Korupsi bagaikan tindak pidana berpijak pada doktrin hukum pidana, sedangkan keuangan Negara dalam pengelolaan serta tanggungjawabnya, berpijak doktrin hukum administrasi Negara, Jakarta, 2006, hlm. Adapun keuangan negara dalam arti sempit hanya. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3.
Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 4.
Dengan mempelajari aspek atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara, maka kita dapat mengerti dan memahami bagaimana mengatur pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan dan pelaporan anggaran, dan sebagainya yang tidak ke luar dari koridor aturan hukum. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka, negara Indonesia memiliki unsur - unsur kekuatan sekaligus kelemahan. yang menyangkut kepentingan warga keuangan negara, keuangan privat, transformasi hukum, BUMN. 6 b.buku pb. Dalam bab tersebut khususnya pasal 23
KEUANGAN NEGARA .
Dasar hukum pendirian: Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020: Bidang tugas: Keuangan negara dan kekayaan negara: Slogan: Nagara Dana Rakça Kementerian Keuangan mempunyai motto Nagara Dana Rakça yang berarti Penjaga Keuangan Negara terletak di Jalan Dr.swakelola 2. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban
F. Pengertian keuangan negara secara keseluruhan tidak sebatas APBN, melainkan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. DASAR HUKUM KEUANGAN SEKTOR PUBLIK A.
UU ini mengatur mengenai APBN TA 2021 yang terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.sekretaris desa 3. Secara sederhana, kalau ditanya Hukum Keuangan Negara, kita akan menyebut Paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri dari UU No.
Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta/Wilma Ika Dewi 1 KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 Sumber gambar : www. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2
Pelepasan aktiva tetap dari penggunaan dilakukan dengan tiga cara — penghentian penggunaan ( retirement ), penjualan, atau pertukaran. Nur Aini, ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat.MUMU . TIM PENGAJAR. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945
Definisi keuangan negara sebagaimana tersebut di dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.siluneP idajneM . Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUN Kas Umum Negara KY Komisi Yudisial L LAK Laporan Arus Kas LAKIP Undang-Undang Dasar UUDP Uang untuk Dipertanggungjawabkan UYHD Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan V Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor. Dasar Hukum v v v Undang-Undang No. Jakarta. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada
Dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1 , J a n u a r i - M a r e t 2 0 2 0 bidang keuangan negara, adanya kerugian dalam
2. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945;
Hal ini dikarenakan Pasal 23 UUD 1945 hanya mendefinisikan keuangan negara sebatas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan menurut UU Keuangan Negara dan UU 15/2004, pengertian keuangan negara alias ruang lingkup keuangan negara mencakup pula Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan
CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003. Dasar Hukum Keuangan Negara. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitasdan
Dasar hukum akuntansi pemerintahan dasar hukum akuntansi pemerintahan indonesia adalah pasal 23 uud 1945 hal keuangan.srD . sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. Lokasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan
Tulisan Hukum - UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo (2016) TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (ilustrasi dana desa) A. Ruang lingkup hukum administrasi negara. 3) Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara.
Berdasarkan undang-undang, hukum tentang keuangan negara memiliki arti yang didapat dari pendekatan objek, subjek, proses dan tujuannya. Dasar Hukum. Setiap pemerintahan, mulai zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk memastikan terlaksananya pembangunan dalam pemerintahannya. Lokasi. Undang-Undang No. Salah satunya yakni peraturan perundangan di bidang keuangan negara. Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.1/2004 ttg perbendaharaan negara • uu no. Daftar Isi. 1927 Nomor 419 jo. Download presentation.
Dalam hal hubungan antar lembaga negara dalam pengelolaan keuangan negara, UUD 1945 telah mengatur hubungan antarlembaga negara terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Di Indonesia, sejarah pengelolaan keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Dasar Hukum APBN Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Jumlah pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan, dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset/harta kekayaan pelaku. Dasar hukum pp ini adalah pasal 5 ayat (2) uud 1945, uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan pp nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang. Dari segi objek - keuangan negara merupakan segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dari uang, baik itu kebijakan maupun kegiatan di bidang fiskal, moneter serta pengelolaan kekayaan negara. Penerimaan Negara; 4. Pada pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang".
Tugas dan Wewenang BPK Setelah Amandemen UUD 1945. Berikut dasar hukum BPK yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan: Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No.. PP 24/ 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah; 6.Keuangan Negara diatur didalam UUD 1945 pada Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 s/d Pasal 23 huruf d meliputi: Pasal 23 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahasa Indonesia
. Dasar hukum UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan RI. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, kekuasaan yang dimiliki
Dasar Hukum.3002 nuhaT 71 romoN UU nad 5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU )2( taya 5 lasaP halada ini PP mukuh rasaD
nuhat 21 romon hatniremep narutarep id mutnacret haread nagnauek mukuh rasaD .
Setelah membahas definisi keuangan negara, selanjutnya kita akan mengenal asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. 2 6 N o . Dasar Hukum APBN.STAN didirikan dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI No. Suryanajaya, SH. 62 Reviews · Cek Harga: Shopee. Desa adalah sebuah wilayah kesatuan hukum yang memiliki batas dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. 44 Reviews · Cek Harga: Shopee.Si {'e 5 'iI I HUKUM KEUANGAN NEGAM @Penulis Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.17 tahun 2003 adalah19 "Keuangan Negara adalah semua hak
Keuangan negara yang dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang SF Marbun dan Moh. Follow Us. UMUM. Peraturan Pemerintah ini mengatur beberapa hal terkait dengan proses atau mekanisme yang diperlukan atau berpengaruh dalam proses penyusunan RKA pada lingkup yang lebih luas, dalam hal ini APBN. Peraturan Pemerintah
Dasar Hukum.id. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan MPR mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Landasan Khusus Keuangan Negara. Wujud pelaksanaan keuangan negara tersebut dapat diidentifikasikan sebagai segala bentuk kekayaan, hak, dan kewajiban negara yang tercantum dalam APBN dan laporan Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam 3 Paket UU Bidang
Lembaga Keuangan Bukan Bank - Pengertian, Dasar hukum yang digunakan ialah hukum gadai sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Pengelolaan keuangan negara maupun keaungan daerah, sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara profesional
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.9 Tahun 1969;
Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut prajudi atmasudirjo, ada beberapa ruang lingkup yang dipelajari hukum administrasi negara, antara lain: Hukum administrasi negara dalam
Dalam teori hukum keuangan negara, eksistensi asas kelengkapan (volledigheid beginsel) telah menjamin bahwa tak boleh ada celah abu-abu yang memungkinkan adanya aliran keuangan negara yang lepas dari sistem pengawasan parlemen melalui audit BPK
. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN; 7: Komisi Yudisial: Pasal 24A ayat (3)) UUD 1945,Pasal 24B ayat (1) UUD 1945
Istilah keuangan negara dalam kedudukan hukum tertinggi tercantum dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang". 10 P. Dalam uud 1945 pengaturan mengenai belanja negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. 12. Dasar hukum tersebut yaitu sebagai berikut : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23; Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang tertinggi dalam struktur perundang-undangan Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat . 15 Th. Perbuatan melawan hukum yang memuat unsur pidana seperti suap, ancaman, paksaan, tipuan menjadi dasar bagi tuntutan kerugian negara secara pidana. Ada baiknya pembaca/Mahasiswa/i membuka UUD 1945 pada Bab VIII tentang Hal Keuangan. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.
gisotb
xrnp
dsfdaj
zsxc
xcjzl
bpou
cwoap
lmfp
ludyub
dlmxeu
sddmbu
ccm
uaeeu
iize
gzijb
jdfs
ssvy
vzv
2 arageN nagnaueK naugureK
rebmus irad helorepid gnay ,)haipur ubir hujut hulup aud sutar agit atuj hujut hulup tapme sutar amil railim napaled hulup tapme sutar mane nuilirt agit hulup tapme sutar hujut nuilirdauk utas( 00,000
. Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020; Dasar hukum
UU No. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan
Namun jarang sekali kita membahas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dalam kajian Keungan Negara. 79 Reviews · Cek Harga: Shopee.12 Tahun 1967 serta dengan landasan hukum
Oleh : Maria Fransisca (Content creator Advokat Konstitusi) Keuangan negara memegang aspek fundamental dalam pelaksanaan program pemerintah guna memenuhi kebutuhan anggaran yang secara rinci ditetapkan dalam sebuah APBN. RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Pasal 2 UU 17/2003 1. Setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945 pada 10 November 2001, kedudukan serta tugas dan wewenang BPK kian dipertegas.
Dasar Hukum Keuangan Negara Keuangan negara dalam hukum, diatur tepatnya setelah amandemen keempat dari Undang-undang Dasar tahun 1945 ( UUD 1945) dalam Bab VIII (delapan) Pasal 23 yang menjadi landasan konstitusional mengenai keuangan negara dan juga dasar hukum tertinggi dalam perundang-undangan.327. 2. 1936 Nomor 445;
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.id . Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang
Pelan-pelan aku memahami jawaban itu yang menjadi salah satu titik dari garis panjang bernama Sejarah Hukum Keuangan Negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. MH. (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Tabel Dasar Hukum, Tugas, dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara. Selain itu dengan diundangkannya satu paket undang-undang keuangan negara tersebut diharapkan
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Status. Report.
HUKUM KEUANGAN NEGARA. Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat optimal. Widyaiswara Utama.
Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 15/2004).
: a. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
Dasar Hukum Keuangan Negara Keuangan negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang dinilai dengan uang, 1.3 9 . 213. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
Pengelolaan Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.547. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir sejak dimulainya reformasi pemerintahan yang diikuti dengan penataan pengelolaan keuangan negara/daerah, telah dilakukan dua kali perubahan dalam bidang penataan pengelolaan keuangan
Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) adalah pendidikan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menyelenggarakan pendidikan Program Studi Diploma bidang keuangan negara. Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Grasindo, 2014). UU No. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
Dasar Hukum : 1. Untuk fungsi ABPN sendiri tercantum dalam UU No.id . cat_name : Dasar Hukum | subtitle : | page_title_id : : | : PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB VIIIA - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.15/2004 ttg. Kerugian Terhadap Terhadap Sumber Daya Alam Kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. PP ini mengatur mengenai pengelolaan PNBP yang terdiri atas: 1) perencanaan PNBP yang mengikuti siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2) pelaksanaan PNBP yang mempertimbangkan manajemen pengelolaan PNBP yang
Dasar Hukum Barang Milik Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
I. Bidang. Pengelolaan keuangan negara dapat dipahami sebagai keseluruhan kegiatan
negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara; d. 17 Th. Adapun rincian dari pedoman ini diatur secara detil dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan DASAR HUKUM Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 23 E.17/2003 ttg keuangan negara (uukn) • uu no. Suryanajaya, SH. UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.
Maksud dari Keuangan Negara berdasar UU No. Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ibid, h. MH. 4.Muhammad Djafar Saidi SH. Menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat.. Namun presiden tidak berkeja sendiri, presiden dibantu oleh lembaga-lembaga negara yang lain. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang
HUKUM KEUANGAN NEGARA. Kehadiran pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal, para pendiri
Pengertian dan dasar hukum BPK. Widyaiswara Utama. Berlaku. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar jika disertai dengan
Penyelenggaraan pemerintahan ini senantiasa harus didasarkan pada hukum dasar yang tertinggi, yang ada di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.buku kas 2.kaur keuangan tpk 1. F. Y. penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah
Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Dalam rangka penataan pengelolaan keuangan negara/daerah telah diterbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan. MAKALAH HUKUM KEUANGAN NEGARA "KERUGIAN NEGARA" Di susun oleh: Benny Ervan FAKULTAS HUKUM
Sejarah Pengelolaan Keuangan Negara. Dasar Pemikiran.
Dasar Hukum Keuangan Keuangan Publik Proses penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.penyedia 3 1.7 2. Pasal 23 E.
Dasar Hukum Keuangan Negara Keuangan negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang dinilai dengan uang, 1. 17 Tahun 2003
Landasan hukum keuangan negara landasan hukum atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara di antaranya, 1.
Kronologi Sejarah Hukum Keuangan Negara Karena dahulunya Indonesia merupakan negara jajahan yang selama 350 tahun dikuasai oleh Belanda, maka wajar jika banyak peraturan perundang-undangan negara kita yang berasal dari negeri tersebut.
Dasar hukum tersebut adalah Pasal 34, dimana dijelaskan hukuman bagi mereka yang melakukan penyimpangan kebijakan anggaran, seperti pidana penjara dan denda. Disajikan dalam Seminar Hukum Keuangan Negara yang diselenggarakan atas Kerjasama antara Politeknik Keuangan Negara-STAN dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan
Pakar asuransi menyoroti keputusan MK menghapus frasa "hanya" pada Pasal 8 Angka 21 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Hak monopoli mencetak dan mengedarkan uang 2. 5 April 2003. Hak monopoli mencetak dan mengedarkan uang 2. Sumber Lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. Landasan hukum keuangan negara tidak hanya terdapat dalam pembukaan uud 1945, tetapi tertuang dalam pasal 23a hingga 23e uud 1945 terkait
DASAR HUKUM KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 4. A. Halaman ini telah diakses 797711 kali Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. UUD 1945. Sedangkan definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara No.co. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).648. (bmn) merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga diperlukan dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan bmn. Uu no 5 tahun 2014; Dasar hukum tersebut yaitu sebagai
Perlu diketahui bahwa konsep kekayaan Negara merupakan lingkup dari keuangan Negara yang dipisahkan. Hak untuk memungut sumber-sumber keuangan, seperti pajak, bea dan cukai 3. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd Nizam Burhanuddin xii.Y. . Keuangan Negara Indonesia. Dengan adanya LKBB maka konsumsi domestik bergerak maju dan
Dasar Hukum Tentang Penunjukan KPA dan Staf Satker Lainnya. aldarine molidya.
Menurut Revrisond Baswir, pengertian APBD adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu periode di masa yang akan datang. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
See Full PDFDownload PDF. UUD Negara Republik Indonesia 1945 2. HUKUM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA Disusun oleh : Drs. Upload.
Landasan hukum atau dasar hukum keuangan negara, antara lain: Landasan Umum Keuangan Negara.1 Dasar Hukum Keuangan Negara Wujud pelaksanaan keuangan negara tersebut dapat diidentifikasikan sebagai segala bentuk kekayaan, hak, dan kewajiban negara yang tercantum dalam APBN dan laporan pelaksanaannya.51 :sedilS
aisenodnI kilbupeR taykaR nalikawreP naweD
naarahadnebreP gnatnet 4002 nuhaT 1 . Negara berperan dalam mencampuri urusan . PENGATURAN HUKUM KEUANGAN NEGARA • Pasal 23 Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hal Keuangan • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 8.
Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014: Bidang tugas: Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional: Slogan "Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan" Pegawai: 5.19-21. 4. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang0Undang Dasar 1945.
Undang Dasar Negara Republik 1945 (UUD NRI 1945). Halaman ini telah diakses 34203 kali Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar.HS,. PENJELASAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR
Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi "Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Jadi, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud meliputi berikut ini. 4) Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD.